SYIARNUSANTARA.ID – Sebagai gerakan transnasional, Hizbut Tahrir (HT) tidak sekadar masuk ke Indonesia dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tapi juga masuk ke dalam kampus-kampus dengan nama Gema Pembebasan (GP).

Demikian hasil penelitian yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) di depalan PTN di Jawa Tengah dan di Yogyakarta baru-baru ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GP sangat aktif mengkampanyekan khilafah di kampus dan di luar kampus. Pembubaran HTI tidak memiliki imbas secara langsung pada GP, kendati secara ideologis dan gerakan, keduanya identik. Dengan kata lain, pembubaran HTI tidak berarti sama dengan hilangnya kampenya khilafah Islamiyah.

“Pola sedemikian rupa dijalankan secara global, karena HT merupakan partai politik Islam transnasional. Secara struktural pemimpin utama HT disebut dengan Amir. Di bawahnya ada tiga lembaga, yaitu badan pemilihan amir, badan penyelenggara, dan badan administratif. Di bawah badan adminstratif, terdapat komite kepemimpinan (qiyadah), yang terdiri dari departemen politik, departemen informasi, dan departemen ideologi,” demikian keterangan salah seorang peneliti LPPM UNUSIA, Unu Herlambang.

Di bawah komite kepemimpinan, kata Herlambang, terdapat penguasa regional, yang didampingi oleh sekretaris dan bendahara. Di bawah Penguasa Regional, terdapat Komite Regional, yang membawahi seorang Penanggung Jawab (mas’ul). Penanggung Jawab didampingi oleh sekretaris dan bendahara, membawahi asisten Penanggun Jawab, yang membawahi Nakib (pemimpin di suatu kawasan kota/desa).

“Doktrin HT tersebut disebarkan ke seluruh dunia. Hingga kini, sedikitnya ada 50 sembilan negara yang telah menjadi tempat nyaman beroperasinya HT, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang disusupi oleh HT,” ujar Herlambang.

Sementara itu, anggota tim peneliti LPPM Unusia lainnya, Dewi Anggraeni mengatakan, di Indonesia, Hizbut Tahrir mulai masuk sekitar tahun 1983. Pembawa utamanya adalah Abdurrahman Al-Baghdadi, aktivis HT asal Lebanon yang menghindari persekusi di Lebanon. Dari Al-Bagdadi HT selanjutnya berkembang di wilayah Bogor dan masuk melalui forum-forum kajian keislaman di kampus.

Dewi menjelaskan, gagasan HT lalu menyebar ke IPB (Institut Pertanian Bogor). Fathul Hidayah adalah mahasiswa IPB pertama yang dipengaruh oleh ide-ide khilafah ala HT. Selanjutnya Fathul Hidayah merekrut beberapa mahasiswa seperti Asep Saefullah, Adian Husaini dan Hasan Rifai Al-Faridi. Merekalah yang kemudian menyebarkan HT ke kampus-kampus lain.

“Sebelum reformasi, HT bergerak sembunyi-sembunyi. Setelah reformasi bergulir tahun 1998, HT berani unjuk gigi. Aktivis-aktivis Hizbut Tahrir mendakwahkan khilafah di pengajian-pengajian, menerbitkan buku-buku, buletin, serta majalah, dan menunjukkan diri melalui berbagai unjuk rasa. Pada tahun 2000, para aktivis HT mengadakan Konferensi Internasional tentang Khilafah di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta,” kata Dewi.

Pada 2006, ujarnya, Pemerintah Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melegalkan HT di Indonesia, dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia waktu itu mengakui HTI sebagai organisasi sosial keagamaan melalui surat nomor 44/D.III.2/VI/2006.

Dengan legalisasi itu, HTI lebih leluasa bergerak di Indonesia. Kampus merupakan salah satu lahan subur penebaran ideologi khilafah ala HTI. Awalnya, HTI menyebar di IPB (Institut Pertanian Bogor), lalu di ITB (Institut Teknologi Bandung), kemudian di kampus-kampus umum di Jakarta dan pulau Jawa, lantas di kampus-kampus umum di Sulawesi dan Sumatera. Penyebaran itu terutama sekali melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

Dewi menjelaskan, penelitian ini tidak membahas pergerakan HTI di seluruh kampus, melainkan hanya di delapan kampus-kampus negeri di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu UGM, UNY, UNDIP, UNNES, UNS, IAIN Surakarta, UNSOED, dan IAIN Purwokerto. Di kedelapan kampus tersebut, kecuali di IAIN yang keberadaannya sangat minimal, HT masih bisa dijumpai jejak-jejaknya. Salah satu yang paling menonjol adalah keberadaan GP, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta.

Gema Pembebasan (GP) adalah organisasi mahasiswa yang sehaluan dengan HT/HTI. Organisasi ini dideklarasikan di Auditorium Pusat Studi Bahasa Jepang, Universitas Indonesia, Depok, tanggal 8 Februari 2004. GP memiliki pengurus wilayah dan pengurus komisariat. Di Yogyakarta, GP mempunyai Pengurus Wilayah Gema Pembebasan Daerah Istimewa Yogyakarta (GP DIY), dan enam komisariat di enam kampus di wilayah DIY: UGM, UIN Sunan Kalijaga, UMY, UAD, UII, dan STEI Hamfara. Di Ibukota Provinsi Jawa Tengah, yaitu Semarang, GP dibentuk oleh para mahasiswa UNNES, yaitu Pompy Syaiful Rizal (ketua pertama GP), Sabar Budi Raharjo, Sofyan, dan Awam Ilmuwan; serta aktif bergerak di UNDIP, UNNES, UNS, IAIN Surakarta, dan UNSOED.

Dari delapan kampus yang diteliti penelitian ini, ujar Dewi, hanya di IAIN Purwokerto, GP tidak berkembang dengan baik. “Di IAIN Purwokerto, HTI belum sempat berkembang, dan GP pun tak sempat berdiri, sementara di kampus-kampus lain yang diteliti peneitian ini, GP yang sehaluan dengan HT/HTI masih eksis,” kata Dewi.